Getaran.com – Ketua DPP PDIP, Bambang Wuryanto, atau lebih dikenal sebagai Pacul, mengungkapkan bahwa terdapat kemungkinan kekeliruan dalam pengumpulan KTP untuk pasangan calon independen Dharma Pongrekun Wardana di Pemilihan Gubernur Jakarta. Di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, pada Jumat (16/8/2024), Pacul menyebutkan bahwa kesalahan dalam mengumpulkan KTP bukanlah hal yang langka.
Pacul menambahkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki tanggung jawab untuk memverifikasi dugaan pencatutan KTP tersebut, mengingat masih ada waktu untuk memperbaiki masalah ini. Ia meminta agar masyarakat tidak terlalu mengkhawatirkan kejadian ini dan lebih fokus pada proses klarifikasi yang dilakukan oleh KPU.
Baca Juga: Reaksi Keras Mikha Angelo atas Istilah ‘Giveaway’ untuk Medali Gregoria
Sebelumnya, keluhan mengenai pencatutan KTP juga datang dari sejumlah warga, termasuk anak-anak mantan Gubernur Jakarta, Anies Baswedan. Melalui akun media sosialnya, Anies menunjukkan bahwa data NIK-nya tidak disalahgunakan untuk mendukung calon independen, tetapi NIK anak-anaknya justru terdaftar sebagai pendukung.
Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) kini telah membuka posko pengaduan bagi mereka yang merasa menjadi korban pencurian data KTP untuk pencalonan dapil Jakarta 2024. Aldeta Oktaviyani, perwakilan PBHI, menyatakan bahwa lebih dari 30 laporan telah diterima hingga siang hari ini. PBHI menekankan bahwa pencurian data pribadi merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia dan dapat dianggap sebagai tindak pidana.
Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan di DPRD DKI Jakarta menegaskan bahwa pencatutan KTP secara sepihak adalah tindakan ilegal yang melanggar privasi masyarakat. Anggota Fraksi PDIP, Gilbert Simanjuntak, menuntut agar KPU segera melakukan verifikasi dan mengambil tindakan hukum terhadap pelaku jika terbukti bersalah. Anggota lainnya, Dwi Rio Sambodo, menyatakan bahwa mereka membuka saluran pengaduan untuk mendorong warga yang bermasalah dengan pencatutan ini.
Keluarga Anies Baswedan yang juga terlibat dalam masalah ini mendapatkan dukungan untuk menyuarakan kepentingan privasi mereka. Juru bicara Anies mengonfirmasi bahwa KTP anggota keluarga Anies tercatut dan menyatakan perlunya tindakan tegas dari KPU untuk memastikan integritas pemilu.
Baca Juga: Pertamina Kembali Naikkan Harga BBM Pertamax Mulai 10 Agustus 2024
Hingga saat ini, pihak KPU dan Dharma masih belum memberikan tanggapan resmi mengenai tuduhan pencatutan data ini, sementara berbagai laporan dan keluhan terus berkembang di media sosial. Kejadian ini menjadi perhatian publik dan memicu diskusi tentang praktik pemilu yang adil di Indonesia.
