Getaran.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengkonfirmasi bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk tahun 2025 telah direncanakan untuk mendukung kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun, keputusan akhir mengenai besaran dan waktu pelaksanaan kenaikan gaji akan diserahkan kepada presiden terpilih, Prabowo Subianto.
Isa Rachmatarwata, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, menyatakan hal ini setelah menghadiri Sidang Paripurna DPR mengenai Rancangan APBN 2025 di Jakarta pada Jumat (16/8/2024). Ia men emphasized bahwa anggaran untuk kenaikan gaji ASN sudah siap, tetapi rincian tentang persentase dan waktu pelaksanaannya masih ditunggu dari presiden yang akan datang.
Baca Juga: Dugaan Pencatutan KTP Warga Jakarta dalam Pilgub 2024 Memicu Respon Berbagai Pihak
“Detail mengenai berapa persen dan kapan naiknya gaji ASN itu akan disampaikan oleh Pak Prabowo setelah dia dilantik,” terang Isa. Dia juga menegaskan bahwa meningkatkan kesejahteraan ASN, termasuk TNI dan Polri, merupakan komitmen pemerintah saat ini dan masa depan.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan akan mengumumkan informasi lebih lanjut tentang kenaikan gaji ASN pada hari yang sama dalam pidato penyampaian RUU mengenai APBN 2025. Namun, hingga saat ini, Jokowi tidak mencantumkan informasi tentang kenaikan gaji ASN dalam pidatonya, yang justru lebih banyak berbicara tentang alokasi untuk infrastruktur dan pendidikan.
Baca Juga: Reaksi Keras Mikha Angelo atas Istilah ‘Giveaway’ untuk Medali Gregoria
Suharso Monoarfa, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, meng konfirmasi bahwa ada rencana prioritas untuk menaikkan gaji ASN, khususnya bagi jabatan fungsional yang berkontribusi besar terhadap pelayanan publik seperti tenaga kesehatan dan pendidik. Meskipun persentase kenaikan belum ditentukan, pemerintah mengklaim bahwa anggaran untuk hal ini telah disiapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025.
Kenaikan gaji ini diharapkan bisa menjadi langkah lanjutan setelah sebelumnya tidak ada kenaikan selama masa moratorium akibat pandemi. Masyarakat dan kalangan ASN kini menantikan kepastian terkait hal tersebut.
