Getaran.com – Pada kesempatan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Perindo di Jakarta Concert Hall, Presiden ke-5 Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri, mengungkapkan harapannya agar Palestina segera diterima sebagai anggota tetap Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pernyataan ini diutarakan dalam pidato kebangsaan pada acara tersebut, memperkuat sikap dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan bangsa-bangsa yang masih dijajah, termasuk Palestina.
“Mudah-mudahan Palestina sudah diterima di PBB dan dijadikan anggota tetap,” kata Megawati Soekarnoputri pada acara tersebut, Selasa (30/7/2024). Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini juga menyinggung banyaknya bangsa yang kehilangan kedaulatannya dan pentingnya menanamkan pemahaman Pancasila kepada masyarakat, khususnya pada generasi muda, untuk menjaga bangsa dan tanah air.
Baca Juga: Ismail Haniyeh, Pemimpin Hamas, Tewas dalam Serangan di Teheran
Kekhawatiran mengenai banyaknya bangsa yang kehilangan tanah air dan digambarkan dalam konteks geopolitik, termasuk kondisi Palestina, juga menjadi sorotan Megawati. Ia mendorong anak-anak bangsa untuk bersemangat menjaga tanah air agar tidak bernasib sama dengan bangsa-bangsa yang terpecah belah dan dijajah oleh negara lain.
Dalam acara yang sama, Megawati juga menolak rencana revisi Undang-Undang Polri dan Undang-Undang TNI yang diusulkan oleh DPR RI. Menurutnya, revisi ini berpotensi mengembalikan dwifungsi ABRI, yang sebelumnya sudah dihapus melalui Tap MPR Nomor VI/MPR/2020 yang memisahkan TNI dan Polri. Megawati dengan tegas menyatakan ketidaksetujuannya terhadap usulan tersebut.
“Dalam hal ini, saya tidak setuju dengan revisi Undang-Undang Polri dan TNI, karena akan mengembalikan dwifungsi ABRI,” tegasnya di Inews Tower, Jakarta. Mega mempertanyakan alasan DPR RI dalam mengusulkan revisi tersebut dan menekankan pentingnya untuk tetap mempertahankan pemisahan antara TNI dan Polri.
Baca Juga: Samsudin dan Dua Anak Buahnya Divonis Bebas dari Kasus Konten Viral Tukar Pasangan
Lebih lanjut, Megawati menyebutkan bahwa tidak ada alasan yang jelas untuk menyamakan posisi kedua lembaga tersebut. Ia khawatir akan pengaruh negatif jika perubahan ini terjadi, memberi contoh hipotetis bahwa jika Angkatan Udara (AURI) memiliki pesawat, maka Polri pun nantinya harus memiliki pesawat.
