Jakarta – Indonesia mengambil langkah tegas saat delegasinya (Menlu Retno Marsudi) memutuskan untuk walk out dari Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ketika Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyampaikan pidatonya. Keputusan tersebut adalah bentuk protes terhadap tindakan Israel yang dinilai tidak konsisten dengan klaim perdamaian yang diucapkan Netanyahu.
Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, dalam kesempatan yang sama, menyindir keras pernyataan Netanyahu tentang pencarian perdamaian. Ia menyebut klaim tersebut tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, di mana Israel justru terus melakukan agresi militer, termasuk serangan besar-besaran di Beirut, Lebanon.
Baca Juga: Toni Tamsil Dijatuhi Hukuman 3 Tahun Penjara dalam Kasus Perintangan Penyidikan Korupsi Timah
“Netanyahu mengatakan Israel mencari perdamaian, namun tindakan Israel justru menunjukkan hal yang sebaliknya. Bagaimana kita bisa percaya?” ujar Retno dalam pidatonya di Sidang Umum ke-79 PBB di New York, Amerika Serikat, Sabtu (28/9/2024).
Retno menambahkan bahwa masyarakat internasional tidak boleh menutup mata terhadap tindakan Israel yang memperpanjang konflik di kawasan. Menurutnya, langkah tegas perlu diambil untuk menghentikan kekejaman dan pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh Israel. “Kita harus menghentikan ini sekarang. Israel harus kembali ke meja perundingan untuk menyelesaikan konflik dengan solusi dua negara,” tambahnya.
Dalam pidatonya, Retno juga menegaskan pentingnya pengakuan negara Palestina sebagai langkah awal menuju perdamaian yang sejati. Menurutnya, hal tersebut adalah investasi yang akan membawa dunia menuju tatanan yang lebih damai dan adil.
Baca Juga: Kontroversi Kebijakan Hijab di RS Medistra: Tuntutan Investigasi dari MUI dan DPRD DKI Jakarta
“Pengakuan terhadap Palestina adalah langkah nyata yang bisa kita lakukan saat ini untuk memberi Palestina hak yang setara di panggung internasional,” tutur Retno. Ia kemudian mendesak negara-negara yang belum mengakui kedaulatan Palestina untuk segera melakukannya.
Retno menekankan bahwa Dewan Keamanan PBB memiliki mandat untuk menciptakan perdamaian, bukan memperpanjang konflik. “Tidak bertindak berarti mendukung pelanggaran yang terjadi. Kita semua memiliki tanggung jawab moral untuk menghentikan kekejaman ini,” tegas Retno menutup pidatonya.
Jokowi Terima Brevet Kehormatan Hiu Kencana dari TNI AL
Di dalam negeri, Presiden Joko Widodo menerima Brevet Kehormatan Hiu Kencana dari TNI Angkatan Laut di atas kapal perang KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat. Penyematan ini dipimpin oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto sebagai bentuk penghargaan atas dukungan Presiden terhadap pengembangan TNI AL dan pertahanan laut Indonesia.
Baca Juga: Oknum Guru dan Murid Berbuat Mesum di Gorontalo Memicu Keprihatinan Publik
Anindya Bakrie: Kadin Harus Bersatu Menghadapi Tantangan Ekonomi
Sementara itu, Ketua Umum Kadin Indonesia hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub), Anindya Bakrie, menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya kesatuan di dalam tubuh Kadin. Dalam pertemuannya dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Ketua Umum Kadin 2021-2026, Arsjad Rasjid, Anindya menegaskan bahwa Kadin harus bergerak seiring untuk menjawab tantangan ekonomi ke depan. “Kadin harus kompak untuk menjawab berbagai tantangan. Hanya dengan bersatu kita bisa menciptakan dampak yang lebih signifikan,” kata Anindya.
Itulah tiga berita terhangat hari ini yang meliputi sikap tegas Indonesia di Sidang PBB, penghargaan kehormatan dari TNI AL untuk Presiden Jokowi, dan arah kebijakan Kadin yang disampaikan oleh Anindya Bakrie.
